Halloween party ideas 2015
Showing posts with label Politik. Show all posts

Jokowi Sudah Dapat Laporan Tewasnya Teroris Diduga Santoso


Jakarta- Presiden Jokowi sudah mendapat lapran terkait baku tembak di Poso, Sulawesi Tengah, yang diduga menewaska dua terduga teroris yang salah satunya mirip dengan Santoso.

"Pak Menko Polhukam telah melapor ke Presiden mengenai kontak senjata di Poso dengan Satgas Tinombala," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi SP di Jakarta, Senin(18/7/2016) kemarin.

Dia menuturkan, salah seorang teroris yang meninggal, memiliki ciri seperti Santoso. "Salah satu mayatnya itu ada tahi lalatnya. Tahi lalat ini seperti ciri-ciri Santoso," kata Johan.

Johan mengungkapkan baku tembak itu dilaporkan terjadi pada pukul 17.00 WITA. Baku tembak antara aparat keamanan dengan lima orang bersenjata yang diduga kelompok Santoso terjadi di hutan Tambarana, Poso, di pesisir Utara. Kejadian yang terjadi pada Senin petang itu menewaskan dua orang yang salah satunya memiliki ciri-ciri seperti Santoso.

Namun, tiga angota bersenjata yang diduga kelompok Santoso berhasil kabur pasca baku tembak dengan aparat keamanan di Desa Tambarana.

Wakil Kapolda Sulawesi Tengah Kambes Leo Bona Lubis mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Dia menuturkan, baku tembak itu terjadi saat 17 anggota kepolisian tengah melakukan operasa pengejaran kelompok Santoso.

"Anggota tengah melakukan pengejaran, dan bertemu dengan keompok yang berjumlah lima orang yang tidak dikenal. Sehingga terjdi kontak tembak. Kemudian ditemukan dua jenazah dan senjata M-16," ujar Leo Lubis saat dihubungi Liputan6,com dari Jakarta, Senin (18/7/2016).

Sementara itu, Tim gabungan Pori dan TNI yang masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Operas Tinombala 2016 terpaksa menghentikan evakuasi dua jenazah terduga teroris Poso pada Senin kemaren malam. Sebab, lokasi evakuasi diguyur hujan deras. Evakuasi akan dilanjutkan pada Selasa hari ini.

Sumber: http://news.liputan6.com/

Komisi VIII DPR Mulai Bahas Perppu Kediri

Abdul Malik Haramain (Kelmi/dok)
Politikindonesia- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi masalah anak memulai pembahasan Peraturan  Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak atau yang sering dikenal sebagai Perppu Kediri. Ditargetkan, keputusa soal perppu dapat diambil pekan depan.

Kemarin, komisi VIII DPR mengelar rapat pimpinan untuk menetapkan jadwal pembahasan hingga mengambil keputusan. "Targetnya dimasa sidang ini akan diputuskan," kata Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain usai rapim di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7).

Berdasarkan jadwal, Komisi VIII DPR akan melakukan rapat internal soal perpu kediri pada Selasa (19/7) hari ini. Setelah itu, Perppu baru akan dibahas bersama pemerintah pada Kamis (21/7).

Perwakilan pemerintah yang diundang adalah Mentri PPPA Yohana Yembise, Mensos Khofifah Indar Prawansa dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Menkes Nila Moeloek dan Menang Lukman Hakim juga akan diundang.

Pengambilan keputusan tingkat I di komisi akan dilakukan pada Senin (25/7) pekan depan. Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan Masa sidang DPR akan berakhir pada Kamis (28/7) pekan depan. Sebelum penutupan, ada jadwal paripurna pada Selasa 26/7). Diharapkan, sikap DPRterhadap Perppu tersebut dapat diputuskan dalam paripurna tersebut. (nif/rin/kap)
Powered by Blogger.